Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain.

Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian Negara untuk menjadi lebih baik melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelajaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolahan anggaran. Kebijakan fiscal berbeda dengan kebijakan moneter., yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (Y). Instrumen utama kebijakan fiscal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variable – variable berikut:

1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi.

2. Pola persebaran sumber daya

3. Distribusi pendapatan

Instrumen kebijakan fiscal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tariff pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industry secara umum.

Jenis – Jenis Kebijakan Fiskal.

1. Penstabilan Otomatik : dalam setiap perekonomian terdapat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang akan secara otomatik menciptakan kenstabilan yang lebih tinggi kepada kegiatan ekonomi. Pendapatan dan pengeluaran yang mempunyai sifat seperti itu dinamakan Penstabil Otomatik. Apabila kegiatan ekonomi mengalami kemunduran., ia akan mengurangi keseriusan dari kemunduruan ekonomi yang terjadi. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi mengalami perkembangan, ia akan mengurangi kecepatan perkembangan tersebut. Jenis – jenis penstabil otomatis yang utama adalah :

a. Pajak Proporsional dan Pajak Progresif

b. Ansuransi Pengganguran

c. Kebijakan Harga Minimum

2. Kebijakan fiskal diskresioner : Kebijakan fiskal yang digunakan masalah makro ekonomi seperti: Pengganguran, inflasi, atau tingkat pertumbuhan yang lambat. Diartikan sebagai langkah pemerintah untuk merubah pengeluaran nya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk: (1) mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan (2) menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak mengalami masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Pada Hakekatnya kebijakan diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk sekaligus alat untuk menjalankan kebijakan tersebut: (1) membuat perubahan – perubahan keatas pengeluarannnya, (2) mebuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya.(3) secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan system pemungutan pajak.

Anggaran belanja Negara terdiri dari

1. Penerimaan atas pajak

2. Pengeluaran pemerintah (government expenditure)

3. Transfer pemerintah (government transfer)

Kebijakan Anggaran / politik Anggaran

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran deficit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan Negara guna member stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/ kebijakan fiscal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannnya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian.

1. Pemerintah mengunakan kebijakan fiscal untuk mencapai tujuan – tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengganguran yang rendah.

2. Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami deficit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat (AD= C + G + I + X – M) dan mengurangi pengganguran pada saat terjadi resensi / depresi ekonomi.

3. Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi deficit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Sumber :http://maulanakatili.blogspot.com/2011/03/kebijakan-fiskal.html